Lampunglive.com – Bandarlampung – Demi pendidikan, Kemendikbud melalui Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) melaksanakan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Mencari Solusi Permasalahan Pendidikan Melalui Pemanfaatan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Provinsi Lampung ,Senin 11 – 13 Maret 2019 di Hotel Novotel.
PASKA (Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan) mengajak berbagai pemangku kepentingan yang berhubungan dengan pendidikan seperti: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Dewan Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, satuan pendidikan serta Media cetak untuk mendiskusikan dalam permasalahan pendidikan yang mereka temui di Provinsi Lampung melalui data dan tren pendidikan yang ditampilkan di NPD 2017 dan 2018 beserta rekomendasi solusinya baik untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat.
NPD merupakan terobosan yang dilakukan Kemendikbud sejak tahun 2015 yang berisi informasi tentang anggaran pendidikan (fungsi dan urusan pendidikan), satuan pendidikan, kualifikasi guru, keadaan siswa, angka partisipasi murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), angka putus sekolah dan mengulang, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hasil UN dan IIUN, akreditasi, data budaya dan bahasa daerah. Data-data yang ditampilkan bersumber dari Kemendagri, BPS, BAN SM, BAN PNF dan data internal Kemendikbud.
NPD ini diperuntukkan untuk transparansi, evaluasi berbasis data, acuan Rencana Program Jangka Menengah Daerah, dasar informasi untuk pelibatan publik, dan sinkronisasi pusat daerah. Kepala PASKA, Hendarman menyebutkan, “Diskusi ini diadakan sebagai momentum bersama untuk mencari solusi dan berbagi praktik baik atas permasalahan dan tantangan pendidikan di Provinsi Lampung” Ujar Hendarman juga berharap NPD bisa digunakan para pemangku kepentingan pendidikan untuk mendorong perubahan pendidikan di daerah ke arah yang lebih baik.
Terlihat capaian dan tren pendidikan di Provinsi Lampung dari NPD tahun 2017 hingga 2018: IPM, Harapan Lama Sekolah, dan Rerata Lama Sekolah di Provinsi Lampung dimana pada tahun 2018 relatif meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu IPM = 68,25 (masih di bawah IPM nasional), HLS = 12,46 dan RLS = 7,79. Untuk capaian nilai Ujian Nasional (UN) Rerata nilai UN Provinsi Lampung tahun 2018 relatif menurun untuk semua jenjang satuan pendidikan formal dibandingkan dengan tahun 2017 dan lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Begitu pula nilai UN untuk pendidikan nonformal (Paket B dan Paket C IPS), masih di bawah rata-rata nasional.
Kemudian kondisi ruang kelas yang baik di Provinsi Lampung tahun 2018 relatif meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 untuk semua jenjang pendidikan. Untuk data akreditasi sekolah, sekolah yang belum terakreditasi di Provinsi Lampung tahun 2018 relatif menurun dibandingkan dengan tahun 2017 di semua jenjang dengan rincian SD 11,7%, SMP 16,2%, SMA 11,1%, dan SMK 38,0%. Terkait dengan siswa, pada tahun 2018 terdapat siswa putus sekolah di Provinsi Lampung dengan rincian sebagai berikut : 1.751 siswa SD, 1.812 siswa SMP, 1.132 siswa SMA, dan 1.829 siswa SMK. Terdapat siswa mengulang dengan rincian : 9.787 siswa SD, 533 siswa SMP, 129 siswa SMA, dan 82 siswa SMK. Persentase APK SM naik 5,4% dari 77,8% menjadi 83,2% dan APM SM naik 2,7% dari 59,2% menjadi 61,9%. Sedangkan untuk APK SD/sederajat turun 0,9% dari 106,2% menjadi 105,3%, APM SD/sederajat turun 0,7% dari 92,6% menjadi 91,9%. Untuk APK SMP/sederajat naik 0,4% dari 100,0% menjadi 100,4%, APM SMP/sederajat turun 0,2% dari 74,7% menjadi 74,9%. Tentang guru, persentase kualifikasi guru jenjang PAUD yang belum D4/S1 sebanyak 44,3%, SD 16,9%, SMP 11,4%, SMA 4,2%, SMK 10%, dan SLB 25%.
Di tahun 2019 ini PASKA juga akan menyusun NPD 2019 yang diharapkan akhir tahun ini selesai dan akan diluncurkan awal tahun 2020 oleh Mendikbud.
Dengan adanya NPD ini, diharapkan publik dapat terus berpartisipasi dan berkolaborasi untuk ikut meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung. Seluruh lapisan masyarakat juga dihimbau untuk ikut mengawasi anggaran dan capaian pendidikan melalui www.npd.kemdikbud.go.id dan aplikasi Neraca Pendidikan Daerah di ponsel pintar berbasis android. Ditampilkan juga permainan ‘Bagaimana Jika Kamu Menjadi Kepala Daerah?’ di www.npd.kemdikbud.go.id/simulasi/.
