Beranda Pemprov Pemprov Lampung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Menteri Dalam Negeri

Pemprov Lampung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Menteri Dalam Negeri

Bandar Lampung–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara Virtual di Ruang Command Center lt.II Gedung Diskominfotik Provinsi Lampung, Senin (08/05/2023).

Kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Pemerintah Provinsi Lampung diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kusnardi didampingi sejumlah unsur pemerintah daerah.

Mendagri menjelaskan bahwa beberapa waktu yang lalu, sudah mengevaluasi capaian bulan April yang sangat baik, inflasi relatif terkendali dan itu juga bagus perkembangannya turun ke angka 4,33% year to year dibanding dengan tahun yang lalu dimasa yang sama.

“Meskipun untuk month to month, sedikit ada kenaikan 0,33% dikarenakan adanya musim liburan, hari raya dan juga perayaan Ramadhan yang membuat demand yang cukup tinggi.” ucapnya

Tito Karnavian menambahkan banwa Presiden RI dalam hal ini juga mengapresiasi pemerintah pusat dan daerah yang selalu konsisten melakukan pengendalian inflasi.

“Saya sudah menyampaikan kepada bapak Presiden langsung, beliau menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan utamanya pemerintah daerah yang sangat konsisten¬† untuk melakukan pengendalian di daerahnya masing-masing bersama sejumlah stakeholder Pemerintah Pusat.” lanjutnya

Dalam hal ini, Tito Karnavian menyampaikan bahwa terdapat tiga komponen yang menjadi penyumbang inflasi yang signifikan di bulan lalu.

“Terdapat tiga komponen yang menjadi penyumbang inflasi yang signifikan di bulan lalu, pertama tarif transportasi khususnya angkutan udara menyumbang inflasi sebesar 11,96% waktu menjelang lebaran penumpangnya banyak kemudian tarifnya juga ikut naik. Seharusnya demand yang tinggi, jangan juga diikuti kenaikan tarif yang tinggi.” jelasnya.

Selanjutnya, Tito Karnavian menyampaikan bahwa pada komponen kedua, makanan minuman dan tembakau menyumbang inflasi sebanyak 4,58 dengan andil inflasi sebanyak 1,20. Lalu, komponen selanjutnya yang turut andil menyumbang inflasi yang signifikan pada bulan lalu adalah komponen perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga yang menyumbang inflasi sebanyak 2,53 dengan andil inflasi sebanyak 0,49.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini memaparkan mengenai perkembangan harga pasca lebaran.

“Berdasarkan Data SP2KP Kemendag bahwa komoditas penyumbang kenaikan IPH (Indeks Perkembangan Harga) disejumlah kabupaten/kota sampai dengan Minggu pertama Mei 2023 adalah bawang merah di 112 kabupaten/kota, daging ayam ras di 94 kabupaten/kota, bawang putih di 47 kabupaten/kota dan beras di 42 kabupaten/kota.” jelasnya.

“Disisi lain, terdapat beberapa komoditas yang menjadi penyumbang penurunan IPH (Indeks Perkembangan Harga) disejumlah kabupaten/kota sampai dengan Minggu pertama Mei 2023 adalah cabai merah di 112 kabupaten/kota, cabai rawit di 109 kabupaten/kota, telur ayam ras di 62 kabupaten/kota dan beras di 45 kabupaten/kota.”lanjut Pudji Ismartini.

Selanjutnya, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Nyoto Suwignyo meminta dukungan Pemerintah Daerah terhadap ketersediaan dan stabilisasi pangan serta  kesiapsiagaan krisis pangan, yang mana dalam hal ini pemerintah daerah diminta untuk melakukan pemantauan realisasi penyaluran bantuan pangan seperti beras, daging dan telur ayam.

Pemerintah daerah juga diminta untuk melakukan pemetaan pendataan Champion atau produsen pangan disetiap wilayah masing-masing dan selanjutnya menyusun strategi Kerjasama antar daerah guna stabilisasi wilayah defisit dan surplus.

Identifikasi strategi aksi juga perlu dilakukan dalam mengantisipasi ketersediaan pangan dalam kondisi
ekstrim alam El Nino atau kemarau panjang.

Nyoto Suwignyo juga meminta pemerintah daerah untuk mengidentifikasi APBD I dan ll terkait pengendalian ketersedian dan stabilisasi pangan untuk kemampuan penyelenggaraan GPM dan FDP serta pengendalian inflasi akibat komoditas pangan (volatile food).

Terakhir, Nyoto Suwignyo meminta kolaborasi dan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam kesiapsiagaan krisis pangan.