Lampunglive.com – Pajak merupakan sumber dana terbesar yang membiayai pembangunan infrastruktur bangsa ini. Sumber pendanaan negara atas pajak berasal dari pembayaran masyarakat melalui beberapa sektor perpajakan seperti pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak penjualan atas barang mewah, pajak pertambahan nilai, pajak perdagangan internasional, pajak ekspor, serta bea masuk dan cukai.
Namun, kesadaran dan pengetahuan penduduk Indonesia terkait pembayaran pajak masih terbilang cukup rendah, sehingga tak heran apabila ada sebagian masyarakat yang tidak mengerti baik cara perhitungan maupun pelaporan pajak.
Mirisnya lagi, target pendapatan pajak belum juga tercapai hingga saat ini, sedangkan di periode pertama tahun 2020 pertumbuhan pendapatan pajak justru mengalami penurunan sebesar 12,4 persen yang disebabkan oleh penyalahgunaan insentif pajak. Padahal, tidak dapat dipungkiri bahwa ketertiban membayar pajak membantu negara dalam pembangunan infrastruktur.
Kemajuan suatu negara ditentukan oleh penerimaan pajak yang dimiliki negara tersebut. Dampak penerimaan perpajakan dapat dirasakan masyarakat apabila fasilitas infrastruktur negara meningkat serta pembangunannya dilakukan secara merata.
Oleh karena itu, berdasarkan perannya pajak memiliki dua fungsi yaitu sebagai anggaran yang berarti pajak merupakan salah satu sumber dana pembiayaan negara untuk pengisian kas negara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
Kemudian, pajak juga berperan menjadi alat pengatur yang dapat didefinisikan sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, seperti instrumen penghambat laju inflasi, serta instrumen untuk meningkatkan aktivitas ekspor, contohnya pajak ekspor barang. Masyarakat Indonesia terbukti mampu mendongkrak pendapatan negara dengan pembayaran pajak yang mereka lakukan secara rutin.
Menurut data kementerian keuangan Republik Indonesia tahun 2020, penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki nilai sebesar 2.233,2 triliun rupiah yang sebagian besar diperoleh dari penerimaan perpajakan dengan nominal 1.865,7 triliun rupiah. Salah satu fungsi dari APBN bagi negara adalah berguna untuk pembangunan infrastruktur dan di tahun 2020 menghabiskan biaya hingga 423,3 triliun rupiah, serta ditargetkan untuk pembangunan konektivitas, pembangunan bandara baru, bendungan, pembangunan dan rehabilitasi jembatan, penyelesaian rekonstruksi jalur kereta api, serta perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Infrastruktur yang lemah atau kurang memadai dapat terlihat pada biaya logistik yang tinggi sehingga ikut berakibat pada ketidakadilan. Timbulnya dampak tersebut ditunjukkan dengan kurangnya fasilitas kesehatan, air bersih, maupun jalan yang rusak. Lalu, dapat dilihat dari fasilitas tempat wisata nasional yang sekaligus menjadi pendapatan negara seperti Candi Borobudur.
Apabila sanitasi di area tersebut tidak memadai, fasilitasnya kurang baik, lokasinya kotor, dan tidak terawat, maka akan berdampak negatif juga pada kesejahteraan masyarakat yang mengandalkan penghasilan hanya dari tempat wisata tersebut.
Ketika keadaan infrastruktur di sebuah negeri lemah, hal ini menunjukkan perekonomian yang terdapat di negara tersebut berjalan secara tidak efisien dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Infrastruktur yang kurang memadai seringkali memunculkan kekhawatiran investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional tentunya tidaklah sedikit. Perwujudan pembangunan tersebut tentu dapat direalisasikan dengan penggalian sumber dana dari dalam negeri yaitu pajak.
Tercapainya target pajak tentu tidak mustahil, misalnya kebijakan pemerintah untuk memancing wajib pajak mengakui jumlah kekayaannya dengan memberi imbalan berupa pengampunan pajak selama beberapa periode tertentu yang tengah diterapkan yaitu tax amnesty.
Sosok penting lainnya dalam proses pemenuhan target pendapatan pajak ini adalah pegawai pajak. Kesadaran moral para pegawai harus diperhatikan dan ditingkatkan, contohnya dengan penerapan pelatihan atau pengadaan seminar yang dilaksanakan secara rutin.
Dengan demikian, para pegawai diharapkan dapat berlaku jujur dan berani seperti melaporkan jika terdapat kecurangan atau penyimpangan yang dilakukan rekan kerjanya.
Peran pajak bagi pembangunan infrastruktur Indonesia sebaiknya terus difokuskan mengingat dampaknya yang memicu perekonomian bangsa.
Selama ini pemerintah melakukan pembangunan terus menerus yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun nyatanya, terdapat sebagian penduduk baik di perkotaan maupun daerah-daerah pelosok yang belum merasakan infrastruktur yang memadai seperti rumah tidak layak huni, jembatan yang rusak, jalanan yang rusak, dan sebagainya.
Penting bagi pemerintah untuk merencanakan serta mengembangkan strategi baru agar terdapat peningkatan pendapatan pajak sehingga infrastruktur yang dihasilkan akan berada di tingkat maksimum. Strategi yang digencarkan dapat seperti menguatkan kualitas sumber daya manusia, anggaran, hingga teknologi informasi seiring ditingkatkannya kapasitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Kemudian, kesadaran serta kepatuhan para wajib pajak juga perlu difokuskan dengan melakukan penyuluhan yang efektif, juga memperbaiki kualitas hubungan antar pemerintah dan masyarakat.
Selain itu, hasil dari kebijakan pengampunan pajak tentunya dapat dimanfaatkan dalam memperluas basis pajak. Satu lagi hal penting yang hendaknya terdapat dalam strategi tersebut ialah menumbuhkan intensifikasi maupun ekstensifikasi, serta ditegakkannya hukum perpajakan. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus bangga membayar pajak karena pendapatan negara berhasil didongkrak, sehingga pembangunan pemerintah dapat kita rasakan dan nantinya akan berguna bagi kepentingan bersama. (Jessica samantha chrisyanto)
