Lampunglive.com – Bandarlampung – Badan Pengawasan Obat dan Makanan mengadakan Sosialisasi Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan, Senin (11/03) Hotel Novotel.
Dihadiri 39 orang yang terdiri dari unsur Dinas Terkait, Perguruan Tinggi dan YLKI. Acara dibuka oleh Ir. Taufik Hidayat, MM, MEP, mewakili Gubernur Lampung yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan telah diterbitkannya Inpres ini pengawasan obat dan makanan secara efektif ditingkatkan dengan cara koordinasi antara dua belas kelembagaan yang diberi amanat. Komitmen bersama diperlukan untuk mengawal pangan, obat, obat tradisional, dan kosmetik dengan menyusun rencana aksi dan komitmen anggaran.
Kepala Balai Besar POM Bandar Lampung Dra. Syamsuliani, Apt, MM menyampaikan bahwa saat ini Badan POM mendukung pelaksanaan Nawacita pemerintah yaitu Negara hadir dalam melindungi masyarakat dari kejahatan obat dan makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan. Makanan dan obat yang tidak aman akan menyebabkan generasi yang lemah dan tidak sehat, yang ujungnya melemahkan ketahanan bangsa.
Selain itu, saat ini untuk mendukung pembangunan Indonesia dari pinggiran, BPOM telah hadir di titik-titik lokasi yang berpotensi adanya pelanggaran yang selama ini belum tersentuh, sebagai contoh adalah pendirian kantor Badan POM di Tulang Bawang.
Pembicara dari Bappeda Yunita Sari, S.STP. MH, menyampaikan beberapa isu-isu strategis tentang pangan serta program-program yang ada pada OPD (organisasi Perangkat Daerah). Yunita menekankan bahwa anggaran saat ini berbasis program. Pembicara Terakhir Drs. Tri Suyarto, Apt, menyampaikan sistem pengawasan obat dan makanan yang dimulai dari pre market sampai postmarket. Kabid Pemeriksaan ini juga menyampaikan tentang hasil-hasil pengawasan tahun sebelumnya. Subadra Yani dari YLKI dalam diskusi memepertanyakan hal-hal yang menjadi hambatan penegakan hukum di bidang obat dan makanan, selain itu dia mengharapkan pengawasan agar tuntas sehingga masalah pada pangan kemasan jangan itu-itu saja.
